Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Aru, Thonci Koljaan,Kepada media ini mengatakan,Penyaluran bantuan Atensi kepada 258 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) tahun ini tidak terlepas dari dukungan pemerintah daerah serta kesiapan bidang teknis dalam melakukan asesmen terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan.
Menurutnya, jumlah 258 penerima tersebut merupakan hasil asesmen yang dilakukan bidang teknis Dinas Sosial terhadap masyarakat PPKS di Kabupaten Kepulauan Aru.
“Jumlah 258 orang ini cukup banyak. Ini tentu tidak terlepas dari kesiapan bidang teknis, khususnya dalam melakukan asesmen kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan,” ujar Koljaan kepada awak media ini, Kamis 10/9-2026.
Ia berharap, proses asesmen pada tahun 2027 dapat dilakukan lebih maksimal dan menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan, sehingga jumlah penerima bantuan Atensi dapat meningkat.
Terkait pengawasan pemanfaatan bantuan, Koljaan mengatakan Dinas Sosial akan tetap melakukan pemantauan agar bantuan yang diberikan benar-benar digunakan sesuai kebutuhan penerima.
“Kami tidak menginginkan bantuan yang diberikan disalah gunakan. Kami akan melakukan pengawasan semaksimal mungkin, meskipun kondisi geografis Kepulauan Aru menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan pengawasan,”beber Koljaan.
Ia mengimbau seluruh penerima bantuan agar menggunakan bantuan secara bijaksana dan sesuai dengan peruntukannya.
“Kami sudah menyampaikan kepada para penerima agar setelah kembali ke kecamatan, desa maupun kelurahan masing-masing, bantuan tersebut dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik,” tambahnya.
Sementara itu,ditannya terkait rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Kepulauan Aru, Koljaan mengatakan pemerintah daerah terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk Kementerian Sosial dan Kementerian Pekerjaan Umum.
Menurutnya, berdasarkan informasi dari Kementerian Sosial, Kabupaten Kepulauan Aru masuk dalam tahapan pembangunan Sekolah Rakyat yang masih membutuhkan persiapan infrastruktur.
“Informasi yang kami terima dari Kementerian Sosial, untuk Aru masuk dalam tahap berikutnya. Karena untuk sekolah rintisan dibutuhkan ketersediaan bangunan yang representatif,” jelasnya.
Ia mengatakan pemerintah daerah memilih mempersiapkan pembangunan gedung permanen karena belum memiliki bangunan yang memenuhi kebutuhan untuk penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
“Kita tidak memiliki gedung yang representatif, sehingga kita tidak memulai dari sekolah rintisan. Kita mempersiapkan bangunan permanen,” ujarnya.
Koljaan menambahkan, koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum terus dilakukan, termasuk terkait desain dan kapasitas bangunan.
Pemerintah daerah juga telah mempersiapkan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Kepulauan Aru.
“Desainnya sudah ada dan kapasitasnya lebih besar. Layout-nya juga sudah mulai diproses. Untuk lahan, beberapa waktu lalu sudah dilakukan persiapan, termasuk penanaman tanaman secara vegetatif,”tutup dia.LMN 01
Social Header