” Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi kuota itu dihitung dan di tentukan oleh, pemerintah ( BPH Migas ). Sedangkan, Pertamina hanya operator dengan tugas utama adalah mendistribusikan BBM sesuai dengan tujuan alokasi dari Pemerintah ,” ungkap Area Manager Communication, Relation / CSR Pertamina Patra Niaga Region Papua Maluku, Edi Mangun, pada Rabu (13/09/2023).
Edi Mangun menegaskan, bahwa
Pertamina selalu mengirim BBM Subsidi sesuai kuota yang telah ditentukan oleh Pemerintah.
Dalam hal ini, BPH Migas menentukan dan Pertamina mendistribusikan kepada SPBU yang dimaksud.
“Jadi tidak ada hak Pertamina untuk mengurangi atau menambah kuota yang telah ditetapkan oleh BPH Migas kepada setiap SPBU,” ungkapnya.
Lebih lanjut, jadi kalo SPBU mau meminta Kuota di tambah bukan ke Pertamina tapi silahkan ke Pemerintah dan koordinasi ke Pemda setempat.
Karena Pemda yang punya hak untuk meminta koreksi atas kuota BBM subsidi di wilayahnya.
“Oleh itu, lebih jelas silahkan konfirmasi ke Pemda terkait tata cara pengusulan koreksi atas kuota BBM subsidi,” kata Mangun.
Secara terpisah, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) yaitu, Beat Adjas, saat di konfirmasi di ruang kerjanya, pada Selasa (12/9/2023),mengatakan,untuk jatah kuota Bio Solar di Aru, itu hanya jatah Kabupaten belum per SPBU.
Sementara untuk kuota Bio Solar Aru, dari BPH MIGAS memberikan di tahun 2022 lalu, kuota Bio Solar untuk Aru, sebanyak 4063 Kilo Liter, namun pada tahun 2023 turun menjadi 4011 Kilo Liter.
” Jadi kuota di Aru, terjadi penurunan ,” ungkap beat.
Pihaknya, hanya menunggu SK dari BPH Migas. Sehingga, kita bisa ketahui, pembagian ke masing masing SPBU dapat berapa Kilo Liter ?.
” Karena hingga saat ini, kita tidak tahu sebab laporan penyaluran ke SPBU itu tidak melalui kita ,” jelasnya.LM01
Social Header