Pantauan LINTAS MALUKU NEWS puluhan pemuda,Masyarakat dan mahasiswa datangi kantor Bawaslu Kepulauan Aru sekira pukul 11.50 WIT dan dikawal personel kepolisian dari Polres Kepulauan Aru.
Demonstran dipimpin langsung oleh Aldo Duganata selaku koordinator lapangan (Korlap) dan Benediktus Alatubir sebagai Sekretaris. Sementara, penanggung jawab Aksi, Semoel G. Tarpono dan Johan Djamanmona.
Kedatangan para Demonstran menggunakan mobil pick up serta alat pengeras suara serta sejumlah famplet.dan diterima langsung oleh anggota Bawaslu Yady Salay didampingi Sekretaris Bawaslu Kepulauan Aru, Fredi Sogalrey.
Dalam orasi, para pendemo menuntut agar ada keterbukaan Bawaslu terkait laporan money politik(Politik uang) yang dilakukan oleh oknum politik
"Ada apa dengan Bawaslu Aru," teriak salah satu pendemo.
Disamping itu, pendemo meminta Bawaslu Aru dapat menjelaskan kenapa laporan tersebut tidak dapat dilanjutkan. Padahal semua bukti terkait money politik telah terpenuhi.
"Jangan-jangan terakhir uang merah-merah kapa sehingga Bawaslu tidak menindaklanjuti temuan tersebut," ujarnya.
Hal ini menjadi catatan kritis bagi penyelenggara dan pengawas Pemilu dan lebih terkhususnya bagi penegak hukum dan masyarakat.
Sebab kalau praktik politik uang terus menjadi kebiasaan maka sudah pasti sistem Pemilu yang demokratis tidak akan tercipta dan perilaku koruptif adalah kebiasaan yang dibudayakan, padahal ini sesuatu yang buruk dan tidak kita inginkan untuk terus terjadi.
Kondisi ini makin diperparah oleh kinerja Badan Pengawas Pemilu yang secara aturan (Pasal 93 UU NO. 7/2017) diberikan kewenangan yang bersifat khusus untuk mengawasi jalannya Pemilu, tetapi karena lembaga yang dimaksud tidak menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya sehingga kondisi Pemilu yang melahirkan penunjang bagi perilaku-perilaku koruptif adalah hasilnya.
Dengan demikian, oleh karena rakyat akan menjadi kelompok yang paling dirugikan maka kami menuntut agar:
1. Bawaslu Kepulauan Aru menindak semua temuan maupun laporan dan secara terbuka menyampaikan kepada publik melalui media cetak maupun elektronik.
2. Laporan yang telah memenuhi syarat materil dan formil harus tindak-lanjuti sebagai upaya pencegahan tanpa adanya alasan batas waktu.
3. Ketika poin 1 dan 2 tidak ditindak-lanjuti, maka kordinator divisi penanganan pelanggaran Pemilu harus mengundurkan diri atau kami yang akan menuntut saudara untuk mundur.
Demikian poin tuntutan yang kami sampaikan untuk ditindak-lanjuti.
Usai demo, kemudian masa membubarkan diri sekira jam 15.00 WIT karena tidak ada ketua Bawaslu Aru di tempat. Mereka berjanji akan kembali saat ketua Bawaslu sudah berada di Aru dan akan menanyakan hal tersebut.LMN 01/02
Social Header