pasalnya,kurang lebih satu bulan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru pending tidak mengeluarkan Rekomendasi.
Kami sangat kecewa dengan adanya keputusan pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru dalam hal ini Dinas Perhubungan soal Rekomendasi yang tak kunjung ada titik temu,pada hal kami sebagai masyarakat kecil sangat membutuhkan BBM Bersubsidi
/Pertalite ungkap Andi seorang Draiver ojek laut kepada media ini pada Jumat 2/05-2025 bertempat di SPBU Kompak pada saat antri Pembelian Pertamax.
Dirinya mengatakan,semua persyaratan sudah kami penuhi untuk mendapatkan rekomendasi dan pembuatan Barkot sesuai dengan arahan namun kenapa masih di persulit juga?apakah karna kita masyarakat kecil ini lemah jadi bisa untuk di permainkan sesuka hati oleh para penguasa?ungkapnya dengan nada kecewa.
Lanjutnya,saya minta kepada Bapak Bupati dan juga para anggota DPRD untuk secepatnya mencari solusi,
minyak Subsidi itu di peruntukan untuk kami Masyarakat kecil jadi tolong jangan menyusahkan kami ungkap nya,sambil memohon.
Terpisah Kepala SPBU Kompak Lisa
Kepada LINTAS MALUKU NEWS saat di temui di ruang kerjanya pada Jumat 02/5-2025 mengatakan, mekanisme kerja kami dalam melayani konsumen khususnya para ojek Laut itu apa bila,ada rekomendasi dari Dinas Perhubungan setempat.ungkapnya
Aru ini terdiri dari banyak pulau untuk itu masyarakat menggunakan ojek laut ini untuk menyebrangi dari pulau satu ke pulau yang lain begitu pula dari kota kecamatan ke kabupaten,
namun sudah kurang lebih satu bulan ini,Kepala Dinas Perhubungan tidak bisa mengeluarkan Rekomendasi untuk teman teman kita/para ojek laut.Informasi yang kami himpun katanya pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru mau menertipkan,tetapi keputusan menertipkan ini sudah dari bulan lalu dan tidak ada solusinya,beber Lisa Pemilik SPBU KOMPAK.
Lanjutnya, Kalau Terkait Kuota,kami sangat banyak,dan kami siap untuk melayani masyarakat Aru dan selama ini yang kami melayani yaitu rekomendasi dari Dinas Perhubungan, itu sudah sesuai dengan Format dari BPH Migas juga Pertamina,ungkap Lisa
Lebih lanjut dirinya mengatakan,
setelah teman teman/masyarakat sudah membawa rekomendasi ke SPBU kita langsung layani?tidak pak.
Lisa menerangkan,soal prosedur untuk mendapat rekomendasi itu,mereka ke Dinas Perhubungan setempat dengan membawa NIB,Pas Kecil,data motor jadi dengan data data tersebut Dinas Perhubungan akan mengeluarkan Rekomendasi,sekarang itu semua sudah sistem Digitalisasi,
tidak sembarangan,tidak seperti sistem manual dulu di mana orang datang beli langsung di layani sekarang tidak lagi.
Jadi sekarang itu di Pertamina ada yang namanya Program Subsidi Tepat,jadi setelah mereka menyerahkan rekomendasi,kami juga ada Sistem jadi Rekomendasi itu setelah di kasih ke kami maka kami akan foto Rekomendasi menggunakan aplikasi sistem yang di kasih oleh Pertamina,dan orang yang bawah pun akan kita Photo sambil memegang KTP dan Rekomendasi di depan dada(Photo Selfi),baru di aplod ke sistemnya Pertamina nanti dari situ akan terferifikasi dan Pertamina akan keluarkan Barkot nah dengan Barkot tersebut akan kami Scan baru bisa mendapatkan minyak Pertalite.
pungkasnya
Dikatakan,Untuk sementara ini yang kami layani hanya Pertamax kalau Pertalite yang kami layani itu untuk kendaraan beroda Dua dan Roda Empat,sedangkan yang Rekomendasi untuk sementara kami pending,kalau khusus nelayan harus ke SPBU Nelayan karena mereka kebanyakan solar,kalau saya hanya dapat kuota solar sebanyak 20(Dua Puluh)Ton/bulan khusus untuk melayani Mobil L300 dan truk Itupun tidak mencukupi kalau hanya 20 Ton,dan menggunakan Barkot karena semua sudah terdaftar.
SPBU KOMPAK ada untuk melayani masyarakat ketika masyarakat masih antri untuk mendapat BBM itu saya sangat sedih melihatnya untuk itu"SPBU kami ada untuk menolong mereka"kenapa sekarang bisa jadi begini.
Saya berharap Pemerintah Daerah jangan cuma dengar laporan sepihak,tetapi harusnya kroscek langsung di lapangan.sebab, kami di lapangan sudah kerja sesuai aturan kalaupun kami lalai otomatis pihak Pertamina yang Pertama akan menegur kami pihak SPBU.harapnya
Tugas kami hanya untuk melayani masyarakat tidak memikirkan diri sendiri kita harus memikirkan kepentingan banyak orang itu yang kami prioritaskan jadi saya berharap agar Pemerintah Daerah segera mencari solusi kasian masyarakat kecil,saya juga tidak bisa untuk melayani masyarakat karena nanti saya juga yang di salahkan karena telah menyalahi aturan.
Diakhir pembicaraan Lisa mengatakan dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir kita jalan lancar saja tidak ada masalah. tutup Lisa LMN01
Social Header